IGD (Internal Group Discussion) Ke-1

MODUL IGD (Internal Group Discussion) Ke-1

BIDANG KEILMUAN

Biro Kajian & Pendidikan HIMESBANG FE UNSOED 2012

bersama Bidang Humas HIMESBANG FE UNSOED 2012

Konsep Masalah                    : Tri Ade Laksono

Fokus Diskusi                        : Ekonomika Publik dan Ekonomika Sumber Daya

Tema Diskusi                         : “Konversi BBM ke BBG : Penghematan Subsidi

   BBM atau Pemborosan Sumber Daya Energi?"

Tujuan Diskusi                       : Untuk menganalisa apakah keputusan mengganti bahan bakar       

minyak ke bahan bakar gas memberikan keuntungan jangka panjang bagi masyarakat Indonesia.

Moderator                              : Staff Biro Kajian dan Pendidikan, Bidang Keilmuan 2012

Ruang Lingkup                      :  Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Cadangan Gas

Indonesia, Alat Konverter BBG, Kebijakan Menteri ESDM,

Keuntungan dan kelemahan BBG, Dampak konversi, Infrastruktur pendukung.

ALUR BERPIKIR DISKUSI

Pengenalan Masalah             :

            Menurut UUD 1945 No. 33 Ayat 3 “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

            Selain itu, menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang minyak bumi dan gas:

1.      Minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang bergantung pada yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas alam.

2.      Bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dan / atau diolah dari minyak bumi.

3.      Gas bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi.

            Subsidi BBM  dimasukkan kedalam APBN dalam rangka menyejahterakan rakyat. Di lain pihak, tingkat konsumsi BBM dengan ketersediaan BBM tidak seimbang. Akibatnya, terjadi kelonjakan harga karena permintaan lebih besar dari penawaran bahan bakar minyak. Untuk itu pemerintah mengadakan subsidi BBM untuk menekan harga demi membantu masyarakat menengah kebawah dalam mengkonsumsi BBM. Namun, subsidi tersebut disalahgunakan oleh masyarakat kelas menengah keatas sehingga membengkakakan anggaran subsidi BBM dan menyebabkan defisit pada APBN.

           

            Untuk mengatasi defisit pada anggaran, pemerintah membatasi subsidi BBM dan melakukan konversi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas untuk melakukan penghematan.

Namun, apakah kebijakan pemerintah dalam mengkonversi BBM ke BBG merupakan penghematan subsidi BBM atau pemborosan dalam hal sumber daya energi?

Konsepsi Masalah                 :

            Sudah lama pemerintah tak berkutik menghadapi problem subsidi BBM. Bagai kanker, subsidi ini terus menerus menggerogoti anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan makin lama makin kronis. Pada 2010, pemerintah mengeluarkan subsidi BBM sebesar Rp 90 triliun. Tahun lalu, jumlah subsidi itu naik menjadi Rp 160 triliun. Angka itu melebihi asumsi APBN Perubahan yang cuma Rp 129,7 triliun.

            Satu-satunya cara menyelamatkan anggaran negara adalah dengan membatasi penggunaan BBM bersubsidi yang akan mengakibatkan naiknya harga BBM. Menteri Koordinator Perekonomian mengatakan pembatasan konsumsi BBM akan berlaku 1 April 2012. Nantinya, pemilik kendaraan roda empat berpelat hitam harus menggunakan BBM nonsubsidi (Pertamax) atau bahan bakar lainnya, yakni gas. Kebijakan ini akan diterapkan di Pulau Jawa dan Bali. Namun, wilayah Jakarta dan sekitarnya akan menjadi prioritas pembatasan dikarenakan konsumsi terbesar dari pemakaian BBM berasal dari wilayah-wilayah ini yakni 40-50 persen dari jumlah konsumsi nasional.

            Kebijakan pemerintah ini tidak terlepas dari kontroversi yang ada. Berbagai pihak meyakini bahwa kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM terhalang dengan isi yang terkandung dalam undang-undang. Apabila pemerintah ingin menaikkan harga BBM, isi dari undang-undang tersebut harus direvisi terlebih dahulu

            Alternatif lain dalam menghemat subsidi BBM dengan kebijakan konversi BBM ke BBG. Penggunaan BBG yang diyakini sebagai salah satu alternatif dalam menghemat anggaran subsidi BBM. Pemerintah harus melakukan langkah nyata seperti yang telah dilakukan Pakistan. Pakistan adalah negara yang paling maju dalam penggunaan bahan bakar gas. Mereka telah memulai pemakaian BBG sejak tahun 1999. Saat ini sudah ada 2,7 juta kendaraan di Pakistan yang telah menggunakan BBG.

            Sebenarnya, Indonesia sudah memulai program serupa lebih awal yakni pada tahun 1995. Menurut data dari LIPI, sampai saat ini, jumlah kendaraan yang menggunakan BBG tidak lebih dari 5.000 unit. Jumlah yang dapat dikategorikan kecil ini dikarenakan kurangnya perhatian pemerintah untuk dalam menyediakan fasilitas pendukung. Pasokan gas sedikit dengan jumlah pompa gas yang hanya berjumlah 9 unit. Selain itu, harga converter kit mahal. Dua hal ini harus diatasi pemerintah dengan langkah yang nyata. Pemerintah harus berani memberikan subsidi untuk alat konversi agar bisa dijangkau berbagai kalangan atau mendorong industri dalam negeri membangun pabrik converter kit sendiri.

            Masalah lain yang muncul adalah ketersediaan BBG itu sendiri. Memang cadangan Gas di Indonesia melimpah bahkan 5-6 kali lipat lebih banyak dari cadangan minyak. Namun, dilain pihak konsumsi energi masyarakat Indonesia tergolong tinggi dan cenderung boros. Jika kebijakan mengkonversi ini berhasil dan masyarakat Indonesia lebih menggunakan energi gas, efek jangka panjang yang dapat terjadi cadangan gas kita akan menipis. Karena gas merupakan energi yang unrenewable sama seperti minyak bumi.

            Selain itu, kebijakan konversi ini juga akan menyedot anggaran belanja Indonesia. Anggaran itu digunakan untuk penyedian alat konventer. Anggaran penyediaan alat konversi (converter kit) mencapai Rp 3 triliun. Anggaran tersebut sudah masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012. "Ada Rp 3 triliun di APBN kita," ujar Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta, Jumat (13/1). Anggaran tersebut akan digunakan untuk penyediaan 250 ribu converter kit bagi kendaraan umum.

            Kalau kebijakan konversi BBM ke BBG dilakukan untuk menghemat APBN kita dari pembengkakan subsidi BBM namun efek jangka panjang yang dapat terjadi adalah pemborosan sumber daya energi, dalam hal ini gas bumi. Karena gas bumi merupakan energi unrenewble sementara konsumsi energi masyarakat Indonesia tergolong boros.

           

           

Kesimpulan    :  Konversi BBG sudah dirasa cukup baik walaupun masih menemui kendala terutama dalam infrastruktur. Diharapkan infrastruktur tersebut dapat terselesaikan secara independen tanpa bantuan asing. Hal lain yang harus diperhatikan adalah pola pikir masyarakat yang harus berhemat dalam konsumsi energy. Kerjasama dengan produsen kendaraan bermotor juga diperlukan dan harus disesuaikan dengan regulasi yang jelas pula.

Rekomendasi :

Hal-hal yang harus diperhatikan untuk mengatasi kendala diatas adalah:

1.      Peningkatan infrastruktur secara independen

2.      Pola pikir masyarakat yang harus dirubah kearah penghematan konsumsi energy

3.      1. Pemerintah harus mengusahakan alternatif energi selain BBG, karena BBG adalah unrenewable energi yang ditakutkan dapat mengalami kelangkaan dalam jangka panjang, seperti biodiesel, minyak jarak, energi matahari.

4.      2. Regulasi mengenai pembatasan kendaraan diperkuat

5.      3. Pemisahan jalur SPBU bersubsidi dan nonsubsidi dengan tanda untuk ketepatan sasaran konsumen

6.      4. Lokalisasi pemukiman yang dekat dengan pusat kota

7.      5. Konverter kit yang harus terjangkau semua kalangan.